Gubernur Maluku Sampaikan 3 Point Arahan Presiden

AMBON,N25NEWS.com-Gubernur Maluku,Murad Ismail menyampaikan arahan Presiden RI,Joko Widodo usai mengikuti acara Rapat Koordinasi (Rakornas) Pengawasan Interen Pemerintah tahun 2020 tentang Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP),Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegah Hukum (APH) dalam rangka pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional via video conference,senin (15/6).

Rakor tersebut berlangsung mulai pukul 11.15 WIT,dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi serta di hadiri para menteri terkait,Kaolri,Jaksa Agung,Ketua KPK dan seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Kepada awak media,mantan Komandan Korps Brimob Polri ini menyampaikan tiga poin yang disampaikan  Presiden.

Adapun,tiga poin penting tersebut,kata Gubernur,Presiden menginstruksikan agar seluruh lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah agar cepat,tepat dan akuntabel dalam pelaksanaan tata kelola penanggulangan dan peratnggung jawaban atas percepatan penanganan Covid-19.

Baca juga :   Dari Festival Solohua Di SBB,Widya : Permainan Tradisional Perlu Di Populerkan Kembali

Kedua langkah-langkah pengawasan harus dirancang secara cermat agar keterbatasan sumber daya yang dimiliki tidak menghambat pengawasan.

Ketiga,lanjut Gubernur,diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang baik antara APIP,BPK dan APH dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Kaitannya dengan arahan pak Presiden,maka Gugus Tugas Covid-19 provinsi Maluku telah menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Akuntabilitas yang terdiri atas unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),Kejaksaan Tinggi,Inspektorat provinsi Maluku yang mengawal penanganan Covid-19 ini,mulai dari awal perencanaan implementasi hingga pelaporan,”tandas Gubernur.

Sumber      : Humas Pemprov Maluku

Editor        : Aris Wuarbanaran

Check Also

Gubernur Maluku,Penanganan Bahaya Kebakaran Adalah Urusan Daerah Yang Wajib Demi Ketertiban Umum

Penanganan bahaya kebakaran merupakan sub urusan dari salah satu urusan wajib daerah yakni ketertiban umum …