Warga Hunuth Sambagi BPN Kota Ambon,Minta Penjelasan Soal Tanah Eihendom 1036

AMBON,N25NEWS.com-Mantan Raja dan masyarakat Negeri Hunuth Kecamatan Baguala Kota Ambon mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon,Jumat (20/8/2021),untuk meminta BPN selaku alat negara memediasi soal tanah hak barat Recht Van Eihendom 1036 yang berlokasi di Hunuth Durian Patah untuk segera diselesaikan.

Kepada wartawan mantan  Raja Negeri Hunuth Yondri Kapuw mengatakan berdasarkan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap),tanah seluas 17 hektar yang berlokasi di Hunuth Durian Patah tersebut adalah bekas hak barat Eigendom 1036,dimana lewat putusan Mahkamah Agung yang di keluarkan pada tahun 1991 dan putusan Pengadilan Tinggi,Pengadilan Negeri itu telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yang dimenangkan oleh mantan raja Hunuth Reinhard Kapuw,yang merupakan tergugat dari keluarga Tamaela.

Adapun masyarakat Hunuth yang mendiami tanah eks barat Eigendom 1036 tersebut terusik dengan adanya kompensasi dari keluarga Tamaela.Namun,masyarakat yang mendiami tanah tersebut tidak menginginkan adanya kompensasi,sebab mereka berpatokan pada putusan Pengadilan Tinggi,Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang Inkracht.

“Jadi mantan raja Reinhard Kapuw (ayah saya) setelah putusan Pengadilan Negeri tahun 1996 yang dimenangkan oleh Reinhard Kapuw, menyuruh warga untuk tinggal di tanah tersebut dan mengatakan,silakan tinggal jika negara wajibkan untuk membayar ke negara,masyarakat siap bayar,tapi tidak buat oknum tertentu,”tutur Kapuw .

Dijelaskan Yondri,pihaknya mengambil langkah untuk membawa persoalan ini ke BPN murni untuk kepentingan masyarakat dan sama sekali tidak ada tendensi apapun.Mengingat,pihaknya memiliki bukti-bukti yang kuat seperti yang telah disinggung diatas,namun ia sangsi dengan bukti pada pihak keluarga Tamaela,sebab mereka hanya berdasarkan buku tanah di BPN.

Untuk diketahui,pihak keluarga Tamaela dalam hal ini Moris Tamaela sebagai ahli waris,sejak dari awal orangtua Moris (almarhum ayahnya) selalu ngotot dengan tanah Eigendom ini.Dimana,kedua belah pihak pernah berproses sampai tingkat MA,tetapi putusan MA selalu di menangkan oleh mantan raja Hunuth Reinhard Kapow.

“Tapi saya melihat ada indikasi BPN selalu mengiakan (dalam tanda kutip) karena kita tau Moris Tamaela adalah seorang anggota DPRD,karena omong kosong kalau dia tidak datang bawa jabatannya,”ucap Yondi.

Sedangakan kuasa hukum warga  Hunuth,Herman Hattu SH. MH,mengatakan dari aspek hukum,sebagian masyarakat Hunuth yang mendiami tanah tersebut memiliki dasar hukum,yakni putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkracht,yang terproses melalui Penagadilan Negeri dan Penagdilan Tinggi.

Lebih lanjut,Herman mengatakan,atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itulah yang dasar, bahkan seorang presiden sekalipun harus tunduk pada putusan pengadilan.Sedangkan pada mediasi BPN dengan kedua bela pihak ada ditemukan titik krusial.Dimana,putusan pengadilan menyatakan bahwa benar itu hak eigedom,tetapi putusan pengadilan itu sendiri juga telah mengatakan bahwa,karena yang bersangkutan pemilik eigendom tidak taat pada aturan yakni tidak mengkonversi bidanh tanah tersebut.

Padahal pengakuan konvensi tanah bisa dilakukan sepanjang pemiliknyaa masih tetap sebagai hak atas tanah dalam bukti-bukti lama atau belum beralih ke nama orang lain.

Maka menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria adalah diperuntukkan bagi warga negara yang sudah mendiami di tanah tersebut minimal 20 tahun keatas dan itu amanat UU.

“Yang menjadi pertanyaan masihkah pemilik hak eks barat tanah eihendom memiliki haknya ?.UU tidak menyebutkan itu,malah kita tau putusan pengadilan itu menjadi tanah negara yang diurus oleh negara yang diperuntukkan bagi masyarakat,nah disini masyarakat Hunuth sudah tinggal di tanah itu 80 tahun keatas,”jelas Herman.

“Sedangkan terkait kompensasi,bagi saya kalau kompensasi itu di bayar kepada pemerintah,kami setuju,sebab yang diatur oleh negara wajib.Tetapi kalau kompensasi kepada eks pemilik tanah eigendom,bagaimana dengan eksistensi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,”kata Herman.

Baca juga :   PD AMPG Siap Amankan Rakerda dan Rapimda DPD Partai Golkar Maluku Di SBB

Kalau saat ini pihak Tamaela mengkalim tanah eigendom 1036 adalah milik mereka,silakan buktikan.Sementara pihak Tamaela sendiri tidak taat peraturan dimana pada saat itu tidak melakukan konversi,maka putusan pengadilan menyatakan haknya hilang dan status tanah tersebut kepada negara.

“Untuk sementara kita sedang menunggu kesimpulan akhir dari BPN,yang di janjikan disiasati untuk tiga hari lagi.Apakah berakibat hukum atau tidak nanti kita lihat,tapi yang pasti jangan masyarakat di korbankan,mereka punya hak,”kata Herman.

Sementara itu,Mores Tamaela selaku ahli waris keluarga besar Tamaela mengatakan,proses hari ini (20/8),adalah yang kesekian kali dari pada upaya pihaknya sebagai ahli waris dari namnya tanah negara bekas hak barat eigendom 1036.Dimana berkaitan dengan persoalan ini,pihaknya percayakan kepada institusi yang punya kewenangan terhadap pengaturan tanah-tanah di muka bumi ini.

“Berkaitan dengan itu BPN telah mediasi ini sudah berulang kali ya kita kembalikan kepada BPN.Saya sendiri selaku ahli waris dari keluarga besar Tamaela yang dipercayakan untuk menangani persoalan ini, ujungnya pada saat ini kita berbicara soal kepentingan masyarakat di sana,dari jumlah 190 lebih bidang ukur yang telah dilakukan BPN lewat program PTSL kemarin tahapan lanjutannya adalah proses kelengkapan berkas,”jelas Moris.

Adapun,dari kelengkapan berkas itu,sebagian masyarakat dari jumlah yang ada itu telah melakukan pendekatan dengan pihaknya yang dimediasi oleh pemerintah desa.Sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh BPN baik itu pelepasan hak dari pihaknya dan juga keterangan alas hak dari pemerintah desa itu sudah terakomodir dan sudah masuk ke BPN.

“Yang menjadi persoalan kami dari keluarga juga mengiklaskan.Sebenarnya jika kita duduk bersama dan mengatur dalam segi kekeluargaan dan juga diminta dengan aturan.Bahwa sisa 80 an yang telah masuk sini mari kita selamatkan mereka karena program PTSL yang menyelamatkan masyarakat lewat sertifikat gratis,”jelasnya.

Kalau ini terus menjadi polimik disini berarti ujunungnya di pengadilan.Olehnya siapapun yang mau berkepentingan, puas dan tidak puas silakan ke pengadilan.

“Bagi saya untuk persoalan ini saya tidak mau ada polimik,tapi kalau mereka mau kepengadilan saya tunggu,”tegas anggota DPRD Kota Ambon ini.

Adapun,kata politisi Nasdem ini, terkait dengan putusan pengadilan itu jangan salah multitafsir,sebab berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi sampai Mahhkamah Agung didalamnya itu berkaitan dengan objek gugatan yang pihaknya dalilkan.

Sementara berkaitan dengan hasil alam,putusan hanya menjelaskan soal gugatan pihaknya ditolak karena hasil alam yang didalamnya menjelaskan ada status tanah negara,bekas hak barat,itu ada aturannya bukan soal diokopasi sembarangan.

“Kalau putusan pengadilan mencabut hak kepemilikan kami it’s ok jangan menafsirkan hukum sembarangan,kita juga punya penafsiran hukum berdasarkan ketentuan yang ada,”ucap Moris yang juga mantan wartawan ini.

Terkait peran BPN,Moris tegaskan, dalam konteks hukum BPN bukan lembaga peradilan tetapi BPN adalah lembaga penyelenggaran negara yang berdasarkan aturan.Jadi yang BPN terima tentu sesuai dengan dokumen yang lengakap.Dan itu pasti BPN akan proses.Tetapi,pihaknya, kita masih membuka ruang kepada masyarakat lainnya untuk duduk bersama.

“Ada 80 sekian masyarakat yang telah sama-sama dengan saya untuk menyelesaikan hal ini,kenapa yang lain sisa tidak melaksanakan hal itu,”ujarnya.

Oleh karena itu, jangan digiring oponi bahwa pihaknya ingin menyenggsarakan masyarakat itu keliru sama sekali.

Sementara terkait kompensasi,Moris jelaskan hal itu menjadi urusan kedua belah pihak,kompensasi dalam bentuk mulut,dalam bentuk daun dalam bentuk apa bisa itu tergantung kesepakatan.

“Kalau sepakat kita sepakat,saya buat pelepasan hak itu barang selesai,”tandas Moris.

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

Roadshow Politik Kesejahteraan Gus Ami Janji Perjuangkan UU Kepulauan

AMBON,N25NEWS.com – Lewat Roadshow Politik Kesejahteraan yang dilaksanakan secara virtual oleh DPW Partai Keadilan Bangsa …