Kepala Puskesmas Gandasuli Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Dan Peningkatan Status Perkara PAD PUPR

HALMAHERA,N25NEWS.com-Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan menetapkan YS selaku Kepala Puskesmas Gandasuli,sekaligus penanggung jawab penggunaan Dana BOK yang berasal dari APBN tahun 2019,pada puskesmas tersebut sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi.

Adapun,penetapan YS sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti serta keterangan 23 orang saksi dan merugikan negara beradsarkan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor : LHA-80/PW33/5/2021 tanggal 14 April 2021 terdapat kerugian pada Puskesmas Gandasuli sebesar Rp 338.737.214.Sip.

Selain itu,modusnya yakni dengan melakukan pemotongan terhadap pencairan dana BOK sebesar 25  persen  pada triwulan I dan II serta 30 persen pada triwulan II dan IV dari total anggaran Rp 1.048.347.714.

Perbuatan yang telah dilakukan tersangka telah melanggar ketentuan pasal 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat (1),Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik dibidang kesehatan pasal 8 ayat (3) serta UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) dan 3.

Selanjutnya yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka kemudian perkaranya akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Untuk diketahui dalama kasus tindak pidana korupsi ini,Kepala Kejaksaan Negeri Halamahera Selatan,Fajar Haryowimbuko,SH,MH didampingi Kasi Intelejen,Fardana Kusumah,SH dan Kasi Pidsus,Eko Wahyudi,SH.

Sementara itu,Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan pada tanggal 5 Mei 2021 telah juga telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa dana penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan.

Kasus ini telah dilimpahkan ke tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-135/Q.2.13.4/Fd.1/05/2021 Tanggal 5 Mei 2021. Peningkatan status tersebut dilakukan karena telah ditemukannya perbuatan melawan hukum serta tercukupi 2 alat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi terkait penyetoran PAD dari sewa menyewa alat berat.

Baca juga :   Dua Tahun Berdiri Yayasan Pelangi Maluku  berkomitmen Klinik Ini Dapat Diakses Berbagai Komunitas

Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah melakukan permintaan keterangan terhadap 22 orang saksi termasuk bendahara Dinas PUPR dan mantan kepala Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan serta beberapa pihak ketiga selaku penyewa.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Dinas PUPR pada Tahun 2018-2020 telah menyewakan Alat Berat berupa Bulldozer, Excavator, Becko Loader, Dump Truck, Baby Hand Roller, Tronton, Alat Pemadat (vibrator), LCT, Alat Pemecah Batu, dan AMP yang dalam pelaporannya banyak penyewaan yang tidak dicatat dan hasil penyewaannya tidak disetorkan ke Kas Negara.

Perbuatan tersebut berpotensi menimbulakan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 1 Milyar rupiah, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Alat Berat Milik Daerah dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3.

Selanjutnya akan dilakukan penyidikan secara mendalam untuk mengetahui kerugian negara serta siapakah yang bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang terjadi pada Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan.

Oleh karena itu menurut Fajar Haryowimboko,S.H,M.H jika dalam perkembangan penyidikan kasus ini kedepan dan ditemukan ada indikasi ke arah tersangka baru maka pihaknya tidak akan segan- segan untuk menegakan Hukum.

Bahwa terkait dengan harapan supaya pihak Kejari Halsel juga melakukan pemberantasan korupsi di OPD lainya yang ada di Kab Halsel maka Fajar Haryosumboko,S.H, M.H dengan tegas menyatakan jika ada laporan dari masyarakat Halsel maka pihaknya  akan menindaklanjutinya.

Reporter : Arthur

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

Dua Tahun Berdiri Yayasan Pelangi Maluku  berkomitmen Klinik Ini Dapat Diakses Berbagai Komunitas

AMBON,N25NEWS.com-Yayasan Pelangi Maluku (YPM) mendirikan klinik komunitas Candela yang sudah di berjalan selama dua tahun,dimana …