Ketua GMKI Cabang Ambon Kecam Bergulirnya Opini Fatwa Gereja Bagi RMS

AMBON,N25NEWS.com-Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon Almindes Falantino Syahuta,mengecam keras opini yang digulirkan oleh Fazwan Wasahua yang menyentil soal Gereja harus memberikan fatwa terkait RMS.Dinilainya opini tersebut sangat tidak relevan,sebab seakan Gereja adalah bagian dari gerakan separatis tersebut.

“Saya kira opini yang digulirkan ini jangan untuk memutar balikan fakta ke publik,sebab ini Negara nasionalis janganlah mencari sensasi dengan memberikan statement yang dapat memperkeruh  kehidupan antar umat beragama di provinsi Maluku tercinta ini.Itu tidak baik,”kata Syahuta kepada N25NEWS.com di Ambon belum lama ini.

Lebih lanjut menurutnya,gerakan separatis seperti RMS adalah segelintir orang yang diiming-iming dengan cerita masa lalu dan merseponya dengan mengibarkan bendera.Kebijakan Gereja jelas tidak sejalan dengan gerakan separatis apalagi makar.Selain itu Gereja tetap ada pada jalurnya yakni berkomitmen untuk memberdayakan umat,maka sudah barang tentu tidak ada kaitannya dengan fatwa.

Dijelaskanya lagi,pelaku pengibar bendera RMS (benang raja) sudah pasti konsekwensinya adalah terjerat hukum dan pertanggung jawabannya pidana.Jadi sangat jelas dalam konteks ini berbeda,maka sanagtlah naïf jika menyentil tentang fatwa Gereja.

“Saya mengatakan demikian karena dalam hukum pidana dikenal namanya pertanggung jawaban pidana.Yang dikatagorikan sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang hanya ada dua yakni orang-perorangan dan korporasi,”ujarnya.

“Kalau pengibar bendera didakwa dengan pasal makar,maka subjek tindak pidana adalah orang perorang, maka apabila dia bersalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan adalah pertanggungjawaban person bukan korporasi ( kelembagaan agama tertentu/Gereja),”jelasnya lagi.

Baca juga :   Pemuda Desa Kawa SBB Tewas Ditikam Orang Tak Dikenal

Adapun,makar ini pada dasarnya sama derajat nya dengan tindak pidana lain yang diatur di dalam KUHP  dan sangat naif kalau melihat dan menggolongkan pelaku tindak pidana menurut ukuran agama dan kepercayaannya.Lalu apakah para tokoh agama juga harus dilibatkan untuk menyelesaikan ini?,bukankah sudah jelas pembagian tugas antara Negara dengan geraja atau pun Negara dan ulama.

“Untuk itu,apa alasan dia (Fazwan Wasahua) mengatakan Gereja Harus memberikan fatwa ? tidak pernah ada istilah fatwa di dalam kehidupan bergereja saudara camkan itu,jangan seenaknya saudara bicara tanpa tahu soal yang saudara sampaikan,”tagasnya.

Selain itu,Syahuta menandaskan Indonesia adalah negara Hukum,terkait dengan masalah  RMS biarkan proses hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang ada di republik ini.

“Agama di Indonesia ini idealnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah,sekiranya Bingkai Pancasila itu menjadi landasan harmonisasi di antara kemajemukan kehidupan manusia Indonesia pada Uumumnya dan terkhususnya di Maluku serta kita selaku orang yang mempraktekan nilai Pancasila agar tetap berjalan pada koridornya,”tandas Syahuta.

Editor         : Aris Wuarbanaran

 

 

 

Check Also

UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

AMBON,N25NEWS.com  – Delapan Unit Pelaksana (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan …