Ketua Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia Provinsi Maluku, Theny.Barlola

Ketua PHRI Provinsi Maluku, Hadiri Undangan Komisi II DPRD Kota Ambon

AMBON,N25NEWS.com- Ketua Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia Provinsi Maluku, Theny.Barlola,memenuhi undangan Komisi II DPRD Kota Ambon,guna memberikan penjelasannya terkait masalah pajak PPH Badan dan PPH perorangan,serta memiliki PMK.

“Kita sangat berterimakasih kepada Komisi II yang telah mengumpulkan kita, karena ada permintaan-permintaan kita dibeberapa instansi tentang pajak pertama, PPH Badan dan PPH perorangan dan telah memiliki PMK keempatnya,”kata Barola kepada awak media di Kantor DPRD  Kota Ambon,selasa (12/5).

Menurut Barola lagi,pemerintah pusat sudah sangat baik untuk membantu perusahaan-perusahaan dan juga masyarakat sebagai pekerja, kata Theny. PP 1 kota ini ada beberapa yakni, pajak Hotel, Restoran kemudian ada pajak parkir, maka melalui SK Walikota Nomor 127 yang mana ada relaksasi, dan relaksasi tersebut dapat ditunda sampai dengan bulan Desember.

“Dalam pertemuan tadi ditunda sampai bulan Desember, tetapi pertanyaanya ketika pandemi ini berkepanjangan sampai nanti bulan Oktober atau November itu berarti bulan Desember kemampuan kita membayar pajak pada perusahaan-perusahaan atau Hotel-hotel pasti akan macet juga,”jelasnya.

Memang pengertian pajak Hotel tersebut adalah bukan dibayar oleh pengusaha akan tetapi itu adalah titipan tamu, karena ketika tamu berkunjung ke Hotel pastinya ada 10 persen yang pihak hotel sisipkan untuk disetor kepada Pemerintah.Namun harapan pengusaha 10 persen itu dibiarkan agar dapat diolah.

“Memang jika kita berbicara tentang perusahaan ada yang namanya fixcoast dan ada Fariablecoast, karena kalau Fixcoast itu kita tidak dapat lari,namun memang yang telah diberikan pemerintah sudah sangat baik terhadap pajak parkir juga dan mungkin akan dibicarakan juga, sehingga lebih tepat pengenaanya terhadap semua menejemen, perusahaan di masa-masa pandemi ini,”ujar Barola.

Baca juga :   Gubernur Maluku Hadiri Rapat FTSLBU, Lokus Jadi Sorotan

Sementara ada beberapa kewenangan pada komisi lain yakni BPJS Ketenagakerjaan,BPJS Kesehatan dan mungkin nantinya yang tertunda adalah PNM dan dari PNM ini diharapan juga ada relaksasi sehingga walaupun tertatih-tatih membayar tetapi pihak hotel meminta agar jangan sampai dan ada pinalti.Sebab kondisi Covid-19 tidak mungkin pembahasan pinalti,sama halnya yang dengan BPJS Kesehatan.

Karena BPJS Kesehatan itu, tanggal 1 saja sudah diterbitkan pajak kewajiban perusahaan untuk membayar, jika terlambat dari tanggal tersebut pelayananya sudah tidak ada dan kemudian pinalti.

“Sebenarnya yang terpenting disaat perusahaan-perusahaan membayar namun tidak dikenakan lagi fenalty, masa ditengah-tengah masa pandemi yang begitu hebat ini fenalty masih tetap jalan, ini kan Plat merah dan diberlakukan untuk warga Negaranya sendiri,kita kan bukan warga Negara asing,”tuturnya.

Boleh saja membayar karena itu kepentingan karyawan sebab kalau dia sakit siapa yang akan melihat, makanya perusahaan-perusahaan ini tidak membayar dan mungkin gajinya tertuda akan tetapi kewajiban untuk membayar  harus diupayakan.

“Untuk itu,saya berharap, melalui pemerintah pusat harus ada relaksasi karena bayangkan saja gaji kita sudah tidak mampu apalagi BPJS Ketenagakerjaan, harus ada juga stimunus dari pemerintah pusat sehingga kita juga masih tetap bisa berjalan,”tandas Barola.

 

Reporter         : Mohamnat Nurlette

Editor             : Redaksi

 

 

 

Check Also

Tuhehay,DPRD Belum Setuju Di Gelarnya Pilkades Di SBB

AMBON,N25NEWS.com-Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),Melkisedek Tuhehay mengatakan,secara politik Peraturan Daerah (Perda) dan menolak …