Komisi I Akui Pembelian Mobil Dinas Gubernur dan Wagub Pelanggaran Fatal Kurang Lebih Rp 400 Juta Dikembalikan

AMBON,N25NEWS.com – Kendati sudah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas pengadaan dua unit mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub). Komisi I DPRD Provinsi Maluku menilai itu merupakan pelanggaran yang fatal dalam sistim pemerintahan Maluku saat itu, alhasilnya kurang lebih Rp 400 juta harus dikembalikan ke negara.

Bahkan dari hasil audit BPK telah ditemukan tiga keselahan dari sistim pengadan mobil dinias Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yakni, pertama tidak melakukan proses tender, kedua pengadaan dilakukan diluar Maluku dan ketiga salah satu dari mobil tersebut merupakan mobil bekas milik Gubernur Maluku, Murad Isamail.

Kepada awak media, Rabu(4/8) Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra yang dikonfirmasi terkait dengan rapat Badang Anggaran (Banggar) mengakui, salah satu agenda rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (TAPD) dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap Ranperda APBD tahun 2020, juga mempertanyakan persoalan penggadaan mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi temuan BPK.

“Jadi memang ketika dalam pembahasan kemarin di Banggar, sesuai mekanisme pembahasan itu memang itu bagian dari DIM dan visi dari Komisi dan Fraksi dan terkait dengan hasil BPK dimanapun pasti ada catatatan dan temuan-temuan, sehingga diberi waku 60 hari untuk ditindaklanjuti, baik temuan bersifat adimistrasi maupun ada yang diberi ketagasan kepada saudara Sekda untuk mengingatkan OPD terkait untuk melakukan perbaikan adimistrasi secara baik, termasuk juga yang dilakukan dengan Surat Tanda Setoran (STS) yang salah satunya temuan pembelian dua unit mobil Gubernur dan Wagub,”ungkap Rumra.

Bukan hanya itu, kasus pembelian dua unit mobil dinas itu juga merupakan salah satu catatan penting bagi Komisi I untuk mempertanyakan hal itu dalam rapat Banggar, karena itu juga merupakan bagian dari hasil temuan BPK, termasuk waraning keras kepada kepala badan perwakilan Maluku di Jakarta yang secara langsung bertanggungjawab atas pembelian kedua unit mobil dinas tersebut.

“Secara keseluruhan APBD 2020 yang dikembalikan kurang lebih Rp 1 miliar, khusus untuk mobil dinas ada sekitar Rp 400 juta yang dikembalikan ke negara dan kini dua unit mobil itu sudah menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dan sudah digunakan Gubernur dan Wagub sehingga tidak ada persoalan lagi dengan mobil itu. Sekarang karena ada temuan adiminstrasi yang keliru dan ditambah dengan silisih harga sekitar Rp 400 juta dan itu yang dikembalikan,”jelas Rumra.

Ditempat yang sama anggota Komisi I, Alimudin Kolatlena menambahkan, kalau itu dilakukan lantaran ada unsur kesengajaan yang dibuat, karena tidak dilakuan proses tender, mobilnya bekas dan prosesnya bukan dilakukan di Maluku tapi di Jakarta oleh kantor perwakilan Maluku di jakarta, sehingga itu bisa dikatakan keselahan fatal dalam sistim pemerintah saat ini.

“Jadi ini ada semacam unsur kesengajaan, apa lagi proses pengadaan itu tidak ditenderkan dan prosesnya dilakukan di Jakarta dan ini merupakan keselahan yang fatal dilakukan pemerintah sejak awal, apa lagi mobil yang dibeli itu mobil bekas namun sudah diselesaikan,”tegas Alimudin.

Meskipun demikian lanjutnya, jangan karena keselahan pemerintah lalu pers dijadikan sebagai pilar demokrasi masyarakat, lalu menyampaikan fungsi pengawasan untuk diangkat faktanya, tapi mala diancam selanjutnya dipidanakan.

“Kita juga sudah berikan warning dan akan kita kasih warning lagi, nanti diakhir pernyataan fraksi akan berikan catatan-catatan tegas. Jadi yang selama ini jawaban-jawaban dari Pemda hanya berkilah saja yang seakan mencari posisi aman saja, tapi awalnya ini sudah ada unsur kesengajaan dan pasti ada perintah, kerena tidak mungkin bawahan kerja tanpa sepengetahuan pimpinan kalau tidak diarahkan, dengan alasan yang tidak mendasar,”certusnya.(**)

Check Also

DPRD Nilai Penangkapan Risman Solissa Salah Prosedur

AMBON,N25NEWS.com – Anggota Komisi I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena menilai penangkapan, Risman SolissaMahasiswa Fakultas Ilmu …