Mahasiswa HMI Dan GMKI Demo Di Depan Kantor Gubernur Maluku,Pertanyakan Anggaran Covid-19

AMBON,N25NEWS.com-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon bersama masyarakat menggelar aksi demo didepan kantor Gubernur Maluku,untuk mempertanyakan transparansi anggaran Covid-19.

Dalam pantauan N25NEWS.com,aksi demonstrasi tersebut nyaris terjadi keributan antara massa aksi demo dengan Satpol PP kantor gubernur,yang berusaha menghalau massa yang ingin masuk ke kantor yang kini dijabat oleh Murad Ismail ini.

Adapun,dalam aksi mereka (mahasiswa) mendesak untuk hanya ingin bertemu dengan gubernur dan tidak ingin bertemu dengan siapa pun,namun saat itu gubernur tidak berada di kantor tersebut.

“Kami hadir disini untuk mempertanyakan transaparansi dari pada anggaran Covid-19 dari pemerintah pusat.Selain itu,kami juga pertanyakan tentang 39 tenaga kerja PT.Maxima yang masuk ke Ambon melalui jalan tikus,”ungkap korlap Muhammad Rumahkevin dan salah aatu anggota GMKI.

Selain itu,dalam aksi demo tersebut massa juga secara tegas menolak pemberlakuan PSBB di kota Ambon.Dengan berbagai alasan yakni,masyarakat merasa pemberlakuan PSBB di kota julukan Ambon Manise jika diterapkan akan membuat masyarakat semakin menderita dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Baca juga :   Warga Australia Berikan Bantuan Sembako Bagi  35 KK Di Negeri  Amahusu

“Terkait perturan pemerintah nomor 21 tentang kebijakan PSBB,maka langkah apa yang diambil pemerintah untuk menjawab segala keluhan masyarakat,karena menurut kami pemberlakuan PSBB ini sangat merugikan masyarakat kecil,”jelasnya.

Ditandaskan pula,pihaknya bersama masyarakat bertekad untuk menolak diberlakukannya PSBB,sebab selain merugikan masyarakat,namun juga akan menimbulkan berbagai persoalan.Olehnya,pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19 seharusnya melakukan sosialisasi secara terus menerus terkait pemberlakuan PSBB.

“Untuk itu,kami berharap pemerintah harus bijak dalam menetapkan PSBB,sebab kami melihat masih banyak permasalahan yang belum selesai,seperti pembagian Bensos yang berantakan,ekonomi masyarakat semakin hancur dan masyarakat tetap taat aturan,tetap saja seperti dulu tanpa PSBB,”tandasnya.

Reporter      : Aris Wuarbanaran

Editor         : Redaksi

Check Also

UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

AMBON,N25NEWS.com  – Delapan Unit Pelaksana (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan …