Politisi dari Fraksi PKB Sukri Wailisa

Menyikapi Aksi Banting Meja, Politisi Sukri Wailisa

AMBON,N25NEWS.com-Saat ini Publik dikejutkan dengan aksi dramatis seorang anggota DPRD Maluku Tengah (Malteng) dari fraksi PKB.Aksi banting meja yang saat ini viral di medsos, boleh dikatakan langka dan jarang terjadi diruang rapat wakil rakyat yang terhormat di Maluku.

Adapun,aksi banting meja sudah sering terjadi di kota-kota besar bahkan diruang parlemen pun sering terlihat,seakan-akan peristiwa seperti ini sudah lazim di Indonesia.

Aksi tersebut tentu telah mengundang ragam persepsi dan aneka spekulasi dari masyarakat, terkait esensi yang ditunjukan, kata, Direktur Eksekutif masyarakat pemantau kebijakan Publik Indonesia, Paman Nurlette kepada N25NEWS.com,melalui sambungan telpon, rabu (6/5/2020).

“Saya melihat ruang rapat para wakil rakyat semestinya,menjadi arena pertengkaran gagasan-gagasan segar yang konstruktif dan wacana-wacana megah yang bergizi.Ketika terjadi duel argumentasi antara oknum di organ DPRD dan Pemda, maupun internal organ DPRD diperbolehkan dalam alam Demokrasi,”kata Nurlette.

Dikatakannya lagi,alangkah baiknya pertengkaran ide dan gagasan, haruslah dilakukan dengan cara yang lebih elegan dan etis, sehingga dapat mencerminkan moral dan mental spiritual yang baik sebagai wakil rakyat.Tetapi jika dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah terjadi pelacuran kebijakan pemerintah sehingga berimplikasi kecelakaan birokrasi pemerintahan,apalagi kebijakan tidak pro rakyat.

“Maka menururt hemat saya,membanting meja adalah salah satu cara, untuk merangsang kedunguan pemerintah agar dapat melancarkan kran aspirasi rakyat yang sedang tersumbat.Selain itu,alam pikiran saya,untuk dapat menyimpulkan aksi tersebut secara objektif atau subjektif tergantung interprestasi masing-masing,”jelasnya.

Adapun,bagi mereka yang berkepentingan dengan pemerintahan dan mendewakan kekuasaan, tentu akan mengecam aksi tersebut, dengan berdalil politisi yang bersangkutan niatnya baik, akan tetapi caranya keliru dan tidak elegan.

Akan tetapi lanjutnya,bagi mayoritas masyarakat yang merasa hak-haknya terabaikan apalagi ditengah mewabahnya Covid-19 ini,yang turut memberikan apresiasi terhadap wakil rakyat yang bersuara lantang dan bersikap keras terhadap pemerintah,seperti Sukri Wailisa walaupun dengan cara membanting meja.

Teater politik yang dipertunjukan oleh politisi Sukri Wailisa, dalam bentuk aksi banting meja adalah, akibat lambat berfikir dan lemahnya kebijakan Pemerintah ditengah Covid-19.Hal tersebut penting dilakukan untuk memberikan sinyalemen positif kepada Pemerintah bahwa, keselamatan rakyat sangat penting diatas segala kepentingan lainya.

Baca juga :   Jemaat Imanuel Amahusu,Gelar Diskusi Pencegahan Radikalisme Dan Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas

“Bagi saya aksi tersebut menjadi tamparan keras sekaligus merupakan interupsi bahwa, janganlah pemerintah bersenang-senang dan berdiam diri diatas penderitaan rakyat ditengah mewabahnya Covid-19,”tegasnya.

Pemda dan DPRD adalah mitra kerja dalam urusan Pemerintahan,dan dua organ ini harus akur dalam mewujudkan asas-asas good governance dan dapat menjadi cerminan yang baik bagi masyarakat.DPRD sebagai organ yang dipilih oleh rakyat, sejatinya tindakan dan ucapan haruslah orientasinya berpihak kepada rakyat juga.

Adapun,DPRD telah membangun mitra yang baik bersama pemerintah,tetapi daya kritisnya tidak boleh tumpul.Kalau DPRD tumpul terhadap jebakan batman pemerintah daerah,maka mau dikemanakan sejuta aspirasi rakyat yang dipikul dipundak mereka.

Sungguh naif dan miris berdasarkan keterangan politisi tersebut, bahwa DPRD sudah tiga kali, adakan rapat untuk memastikan kepastian hukum Pemerintah Daerah, guna menjawab hak-hak masyarakat ditengah mewabahnya Covid-19, dan ternyata tidak diindahkan dengan sikap acuh tak acuh dari Pemda.Sikap itu mestinya mendapat kecaman dari unsur pimpinan DPRD dan anggota dari semua fraksi.

Tetapi faktanya empirisnya dalam video singkat yang sedang viral ini, memberikan kesan bahwa seakan-akan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD lainya yan didalam ruangan, hanya menjadi tamu rapat yang terbungkam dengan sikap Pemda yang demikian.Padahal  wakil rakyat sejatinya harus berani tanpa memikirakan konsekwensi kehilangan jatah proyek.

“Melihat aksi tersebut terlepas dari pro-kontra dari masyarakat, namun secara pribadi saya lihat aksi tersebut perlu diapresiasikan sebagai salah satu langkah kongkrit keterpihakan seorang wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.Walaupun aksi tersebut memgundang kecaman, hujatan, kebenciaan, kekesalan, dari mereka para hamba politik yang mendewakan kekuasaan,”ujar Nurlette.

Aksi tersebut juga mengandung sejuta harapan masyarakat yang segera diwujudkan oleh Pemerintah Daerah, apalagi ditengah mewabahnya Covid-19 dan kepentingan rakyat saat ini sangat urgensi dan bersifat penting.

“Oleh karena itu,saya berharap semoga lewat aksi tersebut dapat menjadi ultimatum dan harapan masyarakat agar segera direalisasikan oleh pemerintah daerah setempat, tanpa harus memikirkan kepentingan lainnya melebihi kepentingan masyarakat,”tandas Nurlette.

 

Reporter          : Mohammat Nurlette

Editor              : Aris Wuarbanaran

Check Also

Genjot Pembangunan Pondasi Mesjid Desa Nang,Satgas Pra TMMD Dan Warga Bahu Membahu

HALSEL,N25NEWS.com-Masjid Desa Nang yang masuk dalam sasaran pengerjaan pembangunan Fisik TMMD ke 112 Kodim 1509/Labuha …