PB HMI Desak KPK Supervisi Kasus Djoko Chandra

AMBON,N25NEWS.com- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera melakukan supervisi terhadap kasus korupsi yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung juga Bareskrim Polri.

Hal itu,untuk menyikapi kompleksnya modus penyuapan yang dilakukan oleh terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra terhadap oknum lembaga penegakan hukum, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI hingga oknum Politisi.

“Akan sangat beresiko dan tendensius jika lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung dan kepolisian RI terus memaksakan kehendaknya untuk menuntaskan kasus dengan predikat extra ordinary crime ini,”, ujar Ketua PB HMI Andri Cahya Irawan di Jakarta pada sabtu (20/09).

Lebih lanjut,Andri mengatakan,keterlibatan oknum jaksa dan beberapa perwira tinggi kepolisian dalam kasus ini,mengindikasikan bahwa terdapat upaya sistematis dan terorganisir agar tersangka buron Djoko Tjandra bisa terhindar dari jeratan hukum.

“Ini terbukti dengan muncul tersangka baru bernama Andi Irfan Jaya yang sebelumnya merupakan seorang Ketua Bapilu Partai Nasdem Sulawesi Selatan.Itu artinya, Dugaan keterlibatan oknum DPR bisa menjadi klaster tersangka berikutnya yang patut dipertimbangkan oleh KPK”, terang Andri.

Ditambahkannya lagi, Pola mega korupsi yang merugikan triliunan rupiah,seperti pada kasus Djoko Tjandra selalu melibatkan pihak legislatif khususnya pada fraksi partai politik dan komisi terkait. Ini akan menjadi babak baru pengungkapan kasus korupsi yang sudah tertunda sejak belasan tahun lalu.

Seperti diketahui, pada kamis, 17 September 2020, Kejagung menyebut Djoko Tjandra menyediakan imbalan US$ 1 juta atau setara Rp 150 miliar untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait proposal kepengurusan fatwa bebas di MA.Namun uang akan diserahkan melalui pihak swasta yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan PSM,sesuai proposal ‘action plan’ yang dibuat oleh keduanya kepada Djoko Tjandra.

“Untuk itu,PB HMI mendesak KPK untuk segera melakukan supervisi, KPK memiliki legitimasi dan instrumen penyelidikan kompeten untuk membongkar kasus ini.Selain,KPK harus berani bertindak tegas terhadap tindak pidana korupsi yang disinyalir melibatkan Komisi III DPR RI dari kader Partai Nasdem,”tandas Andri.

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

AMBON,N25NEWS.com  – Delapan Unit Pelaksana (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan …