Pemberian Sertifikat Ecolabelling MSC Untuk Perikanan Yellowfin Tuna Handline Di Pulau Buru Provinsi Maluku

AMBON,N25NEWS.com – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris melalui siaran persnya menjelaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan  telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107 tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan tongkol (TCT).

Dalam keputusan tersebut terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi Prioritas pengelolaan yaitu (1) Sumberdaya Tuna dan ekosistem, (ii)Tata Kelola dan (iii)Persyaratan Pasar melalui Sertfikat Ekolabeling Tuna dan Cakalang.

Keputusan ini kata Haris menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya TCT di lndonesia, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk para pemangku kepentingan lainnya.

Lanjutnya, Yayasan Masyarakat dan Perikanan lndonesia (MDPl) yang telah memiliki Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/SJ_ KKP/KB/2018 dan Nomor 004/MDPl/Xll/2018 tanggal 7 Desember 2018 merupakan mitra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk mengimplemetasikan pengelolaan perikanan tuna secara berkelanjutan.

Selain itu kata Kadis Kelautan dan Perikanan ini, melalui pendekatan partisipasi dengan membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna (KPBP) Provinsi Maluku yang disahkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dengan SK Pembentukan nomor : 061/5262/19K.

“Komite ini secara konsisten melaksanakan pertemuan reguler sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, untuk membahas berbagai isu-isu perikanan tuna secara kolektif,”jelasnya.

Haris menambahkan Salah satu rencana aksi Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna (KPBP) Provinsi Maluku adalah fasilitas MDPI dalam proses sertifikasi Ecolabelling Marine Stewardship Council (MSC) Perikanan Yellowfin Tuna Handdline di pulau Buru untuk 123.kapal nelayan kecil, dengan mitra kerja Anova Food LLC and PT.Harta Samudra.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mendukung penuh proses diatas, mulai tahap public annoucement, full assessment hingga Penyusunan client action plan termasuk menjadi nara sumber dalam proses full assessment di Jakarta,”ujarnya.

Proses sertifikasi MSC yellowfin tuna handline ini lanjut Abdul Haris, merupakan yang pertama dilakukan untuk nelayan kecil (one-day fishing) baik di lndonesia maupun di dunia.

Selain itu lanjut Haris, Setelah melalui proses yang panjang dan negosiasi yang melelahkan, hari ini (13/05)kita  patut bersyukur, karena lembaga MSC yang berpusat di London, telah memberikan sertifikat Ecolabelling MSC untuk Yellowfin tuna handline bagi 123 kapal nelayan kecil di pulau Buru, dengan pemegang sertifikat bersama (joint certificate holder) yaitu Anova food LLC and PT. Harta Samudera serta Asiosasi Nelayan Buru.

Baca juga :   Pabung Malteng Lepas Anggota Pindah Satuan

“Keberhasilan memperoleh sertifikat MSC ini merupakan bukti kerjasama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat mampu membina nelayan kecil untuk memenuhi standar sertifikasi ecolabeling yang telah ditentukan.
Pada tahun 2014, kelompok Nelayan kecil yang pertama di dunia dan yang telah menerima dana premiun total sebesar Rp 2,8 M,”ujarnya.

Dengan pemberian sertifikat ini lanjut Kadis Kelautan dan Perikanan ini,Yellowfin Tuna yang dihasilkan akan memiliki 2 label sertifikasi Internasional yaitu, Fair Trade dan MSC.

Lanjutnya Pemberian sertifikat MSC ini akan dapat memberikan manfaat positif bagi perikanan Tuna di Provinsi Maluku antara lain:

1. Bahwa 123 Nelayan kecil Tuna handline di Pulau Buru mampu memenuhi standar yang tertinggi untuk mewujudkan keberlanjutan (highest standard for Sustainability).

2. Menunjukan Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Maluku kepada Dunia Internasional dalam pemberdayaan nelayan kecil dengan melaksanakan praktek pengelolaan perikanan tuna secara berkelanjutan.

3. Memperluas akses pasar ekspor kemanca Negara dan meningkatkan daya saing produk Yellowfin tuna handline dari 123 nelayan kecil di pulau Buru.

4. Menunjukan komitmen Anova food LLC dan PT Harta Samudera selaku pemegang sertifikat untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan dengan standar yang tertinggi dalam kegiatan bisnisnya.

5. Menjadi inspirasi bagi Dunia bahwa Pemda dan pelaku usaha dapat bekerjasama dalam membina nelayan kecil agar dapat memiliki kemampuan dalam memenuhi standar sertifikat Ecolabelling MSC yang dikenal sangat tinggi, yang mencakup 3(tiga) prinsip yakni, 1. Keberlanjutan stok ikan, 2. Dampak terhadap Ekosistem, 3. Efektifitas pengelolaan.

Selain itu tegas Haris,dana premiun yang telah diterima oleh 123 nelayan tuna handline di pulau Buru, dana premiun ini juga diberikan kepada nelayan kecil tuna handline lainya di pulau Seram, Seram Utara, Asilulu, dan Buru Selatan, sehingga total dana premium yang telah diterima oleh nelayan tuna kecil handline yang mencapai 4,9M.

“Akhirnya kami ingin menyampaikan kembali bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku memiliki komitmen untuk mendorong dan mendukung penuh setiap pelaku usaha perikanan tangkap dan/atau mitra kerja di Maluku, yang akan melakukan proses sertifikasi kedepan dalam rangka mewujudkan perikanan yang berkelanjutan di Maluku,”kata Abdul Haris Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam siaran persnya.

Penulis Mohammat Nurlette.

Check Also

UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

AMBON,N25NEWS.com  – Delapan Unit Pelaksana (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan …