Pemerintah Diminta Tinjau Kembali Pemberlakukan Tiket One Man One Seat

AMBON,N25NEWS.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus meninjau kembali pemberlakukan tiket one man one seat di kapal Pelni.

Pasalnya sejak tidak diberlakukan lagi tiket Non Seat sejak tanggal 1 Agustus 2019 terdapar sejumlah masyarakat yang mengeluh dengan kebijakan yang diambil pemerintah tanpa melihat kondisi rel dilapangan.

Kendati kebijakan yang diambil pemerintah merupakan komitmen jajaran Direksi PT Pelni untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, utamanya dalam hal kenyamanan dan keselamatan penumpang selama pelayaran.

Namun sayangnya kebijakan pemerintah dinilai sangat merugikan masyarakat kecil atau kategori ekenomi kebawa yang tidak mungkin memilih angkutan lain selain kapal Pelni dengan kondisi mahalnya tiket pesawat yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh masyarakat ekonomi kebawa.

Untuk itu Pemerintah pusat, Provinsi dan instansi terkai maupun Legislativ bisa mengevaluasi atau meninjau kembali kebijakan tiket One Man One Seat dengan mencari solusi lain, sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan dalam pelayanan angkutan laut. Demikian permintaan disampaikan Robert Lakafin mewakili sejumlah warga yang ditemui di Kantor Pelni Cabang Ambon, Jumat(2/8).

“Emang betul kebijakan pemberlakukan yang diambil pemerintah itu demi kenyaman penumpang selama berlayar, tapi pemerintah juga harus melihat kebelakang, apa semua masyarakat khususnya di Maluku bisa mengalihkan perjalanannya dengan pesawat yang harga tiketnya jauh melambung tinggi, tentu mereka tidak mampu,”ujarnya.

Baca juga :   Pemuda Desa Kawa SBB Tewas Ditikam Orang Tak Dikenal

Selain itu kondisi letak geografi Maluku terdiri dari kepulan sehingga untuk bisa menjangkau semua itu hanya bisa dengan menggunakan armada laut, salah satunya kapal milik pemerintah yang dioperatorkan oleh Pelni yang juga salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak lain Pemerintah sendiri.

Untuk itu selaku masyarakat kecil dirinya juga meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak instansi terkait termasuk para wakil rakyat di DPRD RI maupun Provinsi, harus bisa adil dan bijak untuk melihat hal ini, karena bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan makmur jika kebijakan yang diambil juga bisa merugikan masyarakat kecil yang ingin berpergian tapi dibatasi dengan pemberlakuan Tiket One Man One Seat.

“Ini kan sebagaian masyarakat, kepergian dengan kapal, pasti sebagian ada yang berbisnis dan pilihan kapal itu mungkin yang dianggap bisa mendapat untung, jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat, jadi ini tanggungjawab pemerintah untuk bisa melihat hal ini, karena kebikalan ini diberlakukan untuk semua kapal Pelni,”pintanya.

Reporter : Gali M

Editor : Redaksi

Check Also

UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

AMBON,N25NEWS.com  – Delapan Unit Pelaksana (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan …