PLN IUW MMU Salurkan Bantuan 175 Juta  Bagi Korban Gempa di Maluku

AMBON,N25NEWS.com- Pasca  gempa bumi berkekuatan 6,8 skala richter yang melanda Pulau Ambon dan Pulau Seram 26 September kemarin,PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara lewat program CSR,telah memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.175 juta.

Kepada awak media Ramly Malawat,Manager Komunikasi PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara mengatakan,175 juta itu dalam bentuk sembako (beras,gula)peralatan mandi,selimut dan tenda,untuk tahap pertama disuplai ke Posko Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku sebesar 75 juta berupa sembako.

Kemudian untuk tahap kedua kata Ramly disuplai ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang poskonya berada di Kairatu dan Gemba sedangkan tahap ketiga disuplainya ke posko Bencana Alam di PT.Wika (Wayame).

“Untuk tahap ini,kemudian ditindaklanjuti bantuannya  ke desa Mamala yang diterima langsung oleh Raja Mamala,”jelas Malawat.

Untuk  di ketahui kata Malawat, semua  bantuan,disalurkan melalui posko-posko yang dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku.

Sedangkan untuk bantuan dari BUMN,dari Kementerian telah di tunjuk PT.Wika sebagai Koordinator Bantuan, yang posko utamanya berada di Wayame.

“Untuk itu,Kami PLN atas nama Management turut berduka cita dan prihatin atas musibah pasca gempa bumi terjadi di Pulau Ambon dam Pulau Seram khusunya korban yang meninggal dunia,”ungkap Manager Komunikasi PLN Unit Induk Maluku dan Maluku,Ramli Malawat,kepada awak media di Kantor PLN UIW MMU Ambon,jumat (3/10/2019).

Selain itu ungkap Ramly Malawat,saat ini kondisi sistim operasional  kelistrik PLN sudah mencapai 100 persen.

“Sementara itu untuk jumlah personil yang di BKO di lapangan berjumlah 118 orang yang telah di tempatkan pada posko-posko dan posko yang utama adalah posko Darussalam,”ujar Malawat.

Editor :Redaksi

 

 

Check Also

UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

AMBON,N25NEWS.com  – Delapan Unit Pelaksana (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan …