Proyek Mangkrak di Kei Besar ,DPRD Bakal Panggil GM PLN UIW M2U

AMBON,N25NEWS.com – Setelah Bupati Maluku Tenggara (Malra) Drs M Thaher Hanubun mengungkapkan kemarahannya dan akan melapor permasalahan Kelistrikan di Kei Besar Ke Menteri BUMN Erick Tohir,kini giliran DPRD Provinsi Maluku akan memanggil General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah UIW Maluku dan Maluku Utara (M2U) Romantika Dwi Juni Putra.

Pemanggilan orang nomor satu dijajaran PLN UIW M2U tersebut, untuk meminta penjelasan PLN terhadap mangkraknya proyek PLN yang merugikan uang negara miliaran rupiah namun proyeknya hingga saat ini tak kunjung selesai alias dibiarkan bertahun-tahun mangkrak begitu saja tanpa ada langkah-langkah selanjutnya.

Sementara pemerintah lewat PLN telah program listrik desa jangkau Nusantara termasuk Program 35.000 MW yang dicanangkan Jokowi sejak 2015. Namun anehnya anggaran miliaran rupiah lewat APBN yang dianggarkan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat menikmati penerangan listrik, namun lewat PLN UIW M2U tidak dijalankan secara maksimal.

Menyikapi apa yang disampaikan Bupati Malra, representatif masyarakat Kota Tual, Malra, Aru, KKT, dan MBD) yang kini duduk di DPRD Maluku Amir Rumrah dari fraksi PKS, kepada N25NEWS.com di Kantor DPRD Maluku Karpan, Jumat(25/10) sangat memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan Bupati Malra yang mengancam akan melaporkan GM PLN UIW M2U ke Menteri BUMN terhadap mangkraknya dua proyek PLN di wilayah kerjanya.

“Langkah yang diambil pak Bupati itu sudah cukup tepat, karena proyek yang ada di wilayah kerjanya sudah mangkarak cukup lama, dalam kurun waktu beberapa tahun,”ungkap Rumrah.
Oleh karena itu katanya, PLN tidak boleh hanya bisa berdiam diri, tapi harus bisa bertanggungjawab dan secepatnya harus mengambil langkah-langkah selanjutnya dan ketiga Gubernur dan Bupati ingin melaporkan ke Menteri BUMN atau Direktur PLN itu wajarnya, karena mungkin bisa saja kinerja PLN UIW M2U dipertanyakan.

Baca juga :   UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

“Sebagai anggota DPRD Maluku, bahkan ketika masih di DPRD Malra sudah berapa kali kami menegur kinerja PLN tapi sama saja tidak ada kerja PLN yang benar, meskipun itu proyek dikerjakan pihak kedua tapi yang bertanggungjawab penuh kan PLN sehingga DPRD juga bisa mempertanyakan hal tersebut,” tegasnya.

Ia mengakui sejak periode terakhir di DPRD Malra tahun 2009-2010 ada berbagai permasalahan PLN baik dari sistim pembangkit, listrik masuk desa (Lisdes) dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang lahannya juga telah dihibah Pemda setempat selama dua kali, baik yang berada di Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat.Tapi mana bukti kerja PLN semuanya tidak ada.

“Sampai hari ini, tidak tau ujung pohongnya sampai dimana dan kalau tidak salah pihak kontraktor sudah selesai kerja, selanjutnya PLN biarkan begitu saja sehingga saya memberikan apresiasi langkah-langkah yang diambil Bupati melaporkan Menteri BUMN,” ucapnya.

Bukan hanya melapor, tapi mangkraknya proyek PLN di Malra juga harus menjadi perhatian aparat penegakan hukum untuk dilakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang bertanggungjawab atas proyek tersebut yang di PLN UIW M2U.

“Kami juga sudah sampaikan ke rekan-rekan di DPR RI karena itu wilayah mereka soal APBN, untuk secepatnya mengambil tindakan, karena yang sengsara kan masyarakat kita sendiri,”bebernya.

Bahkan lewat pimpinan DPRD Maluku yang telah dilantik, juga akan membahas persoalan tersebut dan selanjutnya akan memanggil pimpinan PLN UIW M2U.

Menurutnya, PLN jangan hanya bisa menyampaikan pencapai angka Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi Maluku tapi harus bisa menunjukan kinerja dilapangan terhadap program kelistrikan khususnya di Malra, sehingga ada pemerataan dan keadilan.

Check Also

UPT Pemasyarakatan Sabet Penghargaan Dari Dirjenpas

AMBON,N25NEWS.com  – Delapan Unit Pelaksana (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan …