Rasisme dan Ujaran Kebencian” Oknum DPRD Buru “JS” di Polisikan

NAMLEA,N25NEWS.com – Kuasa Hukum Erwin Tanaya, Ambo Kolengsusu SH, mendatangi Mapolres Pulau Buru guna melaporkan dugaan rasisme dan ujaran kebencian yang dilontarkan Jaidun Saanun terhadap kleinnya di Watsap grup Pansus Covid-19 DPRD Buru.

Kolengsusu yang biasa dipangil dengan sebutan Ambonem, saat diwawancari Wartawan, Selasa dini hari (2/6/20) di ruang Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres P Buru, Lebih lanjut Dia mengatakan.

“Hari ini pelaporan kami sudah diterima di SPKT dan persoalan dugaan rasisme dan ujaran kebecian ini akan kami kawal ketat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi pejabat atau masyarakat siapapun yang bertindak diskiriminasi terhadap orang lain ,” jelasnya.

Pengacara muda yang tenar dikabupaten buru ini, juga berharap kepada pihak penegak hukum ( kepolisian ) agar secepatnya kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku di negara ini.

Karna menurutnya, Penghapusan rasis dan etnis diatur dalam UU No 19 Tahun 2016
Tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 28 Ayat 2. Pasal 16 Jo, pasal 4 Huruf B angka 1.UU No 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, Semestinya seorang pejabat pablik figure diwilyah Negara Kesatuan Repoblik Indonesia ( NKRI ) harus menempatkan posisi untuk menjaga keutuhan bangsa ini.

Tanpa hak maksudnya, tidak memiliki alasan hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. Tanpa hak juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan selaku anggota DPRD seharus menjadi pencerahan yang baik dan suri teladan terhadap rakyat.

“Sedangkan Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),”Tegas Ambonem.

Ia juga memaparkan, seseorang yang sengaja menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat penegak Hukum (APH) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU NO 19 Tahun 2016.

Penerapannya, adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum (“APH”) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut, “Ungkapnya.

Reporter : Kiswan

Editor : Redaksi

Check Also

Kajari Namlea Terus Melakukan Revolusi Mental Keagamaan Anak Anak Panti Asuhan Huke Ina

NAMLEA,N25NEWS.com –  Menjelang Bulan Suci Ramadhan Majelis Taklim Fatimah mengadakan kunjungan ke Panti Asuhan Huke …