Roadshow Politik Kesejahteraan Gus Ami Janji Perjuangkan UU Kepulauan

AMBON,N25NEWS.com – Lewat Roadshow Politik Kesejahteraan yang dilaksanakan secara virtual oleh DPW Partai Keadilan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku, Rabu (25/8) di Swiss-Belhotel, Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar yang krab disapa Gus Ami berjanji akan memperjuangan UU Kepulauan.

Roadshow yang dipandu oleh moderator Marthen Maispatella yang merupakan salah satu staf pengajar di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) ini mengsung tema ‘Gus Muhaimin Mendengar Masyarakat Maluku, menghadirkan berbagai elemen masyarakat, polisi dan tokoh agama.

Dalam paparannya, Gus Amin, mengatakan politik kesejahteraan akan menjadi salah satu isu yang dilatarbelakangi berbagai keadaan yang salah satunya usia reformasi Indonesia lebih dari 25 tahun.”Itu artinya harus ada upaya untuk terus berbenah demi menyempurnakan berbagai kekurangan dari strategi pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini,”ujarnya.

Dikatakan, meskipun saat ini banyak terjadi kemajuan politik, sehingga berdampak pada perubahan anggaran selama 25 tahun, bahkan juga berdampak pada cara kerja pemerintah dan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tapi juga harus melibatkan seluruh kekuatan, karena pemerintah memiliki keterbatasan.

Olehnya itu, lewat Roadshow Politik Kesejahteraan sebagai Wakil Ketua DPR RI, Gus Amin ingin mendengar secara langsung berbagai masukan dari masyarakat Maluku terkait dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat Maluku, untuk nantinya akan membahasnya di DPR RI dan Pemerintah Pusat (Pempus).

Dalam kesempatan pertama, mewakili Sinode GPM Maluku, Pendeta Rudi Rahabeat, menyampaikan, bicara kesejahteraan rakyat, itu bicara agama-agama untuk bagaimana mewujudkan pembangunan yang sejahtera. Apapun agamanya baik Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Budha, Hindu maupun denominasi lainnya yang tentunya mengajarkan bagaimana upaya mensejahterakan masyarakatnya.

“Tapi saya ingin sampaikan bahwa bagimana pergumulan di gereja-gereja di Maluku dengan konteks masyarakat kepulauan maka dibutuhkan kebijakan negara yang berpihak pada konteks masyarakat di pulau-pulau itu sendiri,”beber Pendeta Rahabeat.

Baca juga :   PD AMPG Siap Amankan Rakerda dan Rapimda DPD Partai Golkar Maluku Di SBB

Karena itu, lanjutnya gerakan atau upaya-upaya politik yang dilakukan dalam rangka kesejahteraan masyarakat, menjembatani disparitas sosial di pulau-pulau itu salah satunya adalah regulasi negara dalam bentuk undang-undang, antara lain UU Daerah Kepulauan.

“Ini saya sampaikan suara hati dari masyarakat di pulau-pulau agar bagaimana negara melalui Gus Muhaimin dan juga pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang ada di pulau-pulau,”ucapnya.

Sementara itu, sala salah satu perwakilan mahasiswa UKIM juga meminta adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Dirinya menilai pengelolaan dana PEN lewat dana SMI yang dikucurkan pemerintah tidak berpihak pada kemasalahatan masyarakat. Karena anggaran tersebut lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur.

Hal yang sama juga disampaikan, anggota DPRD Maluku, Mumin Refra yang meminta adanya dorongan dari Pempus untuk mensahkan regulasi UU Daerah Kepulauan.

Karena menurutnya, dengan adanya regulasi Daerah Kepulauan ini maka merupakan salah satu cara untuk membawa Maluku keluar dari kemiskinan.

“Saya kira ini cara untuk mengatasi kemiskinan menyeluruh di 11 kabupaten/kota di Maluku,” ujar Refra.

Menjawab apa yang disampaikan dalam menutup berbagai ‘curhat’ yang disampaikan komponen masyarakat, Gus Ami mengatakan sudah saatnya merubah cara kerja apakah itu pemerintah pusat maupun daerah yang harus dirubah.

Gus Ami bahkan mengajak berbagai komponen apakah itu tokoh agama, akademisi, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya untuk menyusun langkah-langkah strategi, sehingha bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, serta berjanji akan menyuarakan DPRD dan Pempus untuk bisa mempercepat UU Kepuluan maskipun nantinya nantinya dalam bentu Keputusan Presiden (Kepres).(**)

Check Also

Warga Hunuth Sambagi BPN Kota Ambon,Minta Penjelasan Soal Tanah Eihendom 1036

AMBON,N25NEWS.com-Mantan Raja dan masyarakat Negeri Hunuth Kecamatan Baguala Kota Ambon mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) …