Sebanyak 11 Multifinance, Penuhi Panggilan Komisi III DPRD Provinsi Maluku

AMBON,N25NEWS.com- Simpang siur pembayaran cicilan kredit di Lembaga Pembiyaiaan (Finance) terus berpolemik di tengah masyarakat, terutama bagi nasabah.

Hal itu disebabkan pandemik virus Corona (Covid-19) yang tidak hanya melanda Indonesia melainkan di seluruh dunia. Imbasnya, semua sektor termasuk perekonomian lumpuh.

Hal itu pula, berdampak bagi pelaku pembiayaan non perbankan.Agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat,maka 11 multifinance, dari 17 Finance di Kota Ambon penuhi panggilan Komisi III DPRD Provinsi Maluku untuk hering dalam rapat terbatas yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku,kamis (23/4/2020).

“Dari 11 Multifinance ini,7 diantaranya telah memberlakukan penundaan pembayaran paling sedikit tiga bulan dan sementara ada yang memang keberatan karena mereka hanya brands manager dan kebijakan tersebut ada di kantor pusat,”kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku,Anos Yermias kepada pers.

Lebih lanjut Yermias mengatakan,agar tidak menjadi polimik,maka pihak multifinance menginginkan adanya semacam suart dari Pemda seperti telah dilakukan juga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan juga kebupaten lainnya juga melakukan hal yang sama.

“Ada empat Lembaga Pembiyaiaan dan tidak perlu kami sebutkan, karena kita menjaga agar jangan sampai berdampak juga ke BrandsManagernya ,jadi itu sebabnya kami Komisi telah bersepakat dan telah putuskan tadi untuk merekomendasi, melalui pimpinan DPRD kepada Pemda ,agar terhadap empat Lembaga Pembiyaiaan tersebut diberikan semacam peringatan,”ujar Yermias.

Ditambahkannya lagi,pihak komisi juga memutuskan untuk dibuatkan Raperda inisiatif,sehingga kedepan jika terjadi lagi kondisi seperti sekarang ini.Oleh karena itu,DPRD dalam hal ini Komisi III sangat perlu memiliki Perda yang dapat mengatur tentang pembiyaiaan seperti ini, sehingga masyarakat di daerah ini tidak dirugikan.

Selain itu Yermias menjelaskan,memang benar instruksi Presiden itu tidak serta merta demikian juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11 tahun 2020.Namun polimik ini hadir karena kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga itu sendiri kepada debiturnya,disebabkan oleh pertimbangan kondisi saat ini.

“Tetapi kita bersyukur karena dari 11 yang hadir tadi, 7 diantaranya telah melaksanakan apa yang sudah disebutkan dengan penundaan pembayaran karena dari 7 lembaga tersebut mereka sangat mempertimbangkan segala situasi dan kondisi masih mewabahnya Covid-19,”jelas pria asal Kisar MBD ini.

Sementara itu,untuk FIF yang secara nasional, politisi partai Golkar ini menjelaskan bahwa sudah lebih dari 150 ribu debitur,makanya Komisi III puas dengan FIF.Selain itu,skemanya yang mereka sampaikan dengan baik dan telah dipahami serta memberikan kemudahan kepada debitur.

Adapun,ada catatan kritis bagi debitur untuk berikhtiar serta berdoa agar kondisi pendemik virus corona ini cepat pulih kembali,dengan demikian debitur otomatis dapat kembali melaksanakan aktivitasnya untuk membayar tanggung jawabnya.

“ Untuk itu,kami akan merekomendasikan kepada Pemprov melalui pimpinan DPRD, sehingga terhadap lembaga-lembaga yang belum melakukan relaksasi dan relaksasi ini banyak yang dari sepihak bahkan bagi saya itu sepihak karena mereka memperhitungkan bisnis semata.Selain itu,mereka tidak mempertimbangkan kondisi di daerah dan mungkin juga yang terjadi di daerah lainya,”tandasnya.

Reporter : M Nurlette
Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

Komisi I Akui Pembelian Mobil Dinas Gubernur dan Wagub Pelanggaran Fatal Kurang Lebih Rp 400 Juta Dikembalikan

AMBON,N25NEWS.com – Kendati sudah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas pengadaan dua unit mobil …