Terkait Pengangkatan Dan Mutasi Kepsek,Plt Kadis Pendidikan Maluku Ungkap Faktanya

AMBON,N25NEWS.com-Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku,Insun Sangadji mengatakan,hak untuk menggantikan dan memutasikan kepala sekolah (SMA dan SMK) baik negeri maupun swasta adalah hak gubernur.Sebab,pengelolaannya di bawah pemerintah provinsi.

Perubahan itu berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerontahan daerah.

Oleh karena itu,pengangkatan,pemutasian,termasuk kepegawaian dan penggajian pindah ke provinsi.

“Jadi,kepala sekolah diangkat dan di mutasikan oleh gubernur melalui tes yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tugas saya selaku Kepala Dinas hanya mengevaluasi,”ungkap Sangadji pada acara Coffie Morning yang berlangsung di lantai 2 kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku,Kamis (1/4).

Ia mengatakan,selaku Kepala Dinas dirinya mempunyai tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah dari Permendikbud nomor 6 tahun 2018,dimana kepala sekolah itu minimal dua tahun sudah bisa di evaluasi.

Menurutnya,satu periode kalau dianggap kepala sekolah sudah mendekati masa purna bhakti,maka otomatis bisa di ganti agar memberikan kesempatan kepada guru lain atau guru yang secara umur masih muda,”Kita bisa mengusulkan untuk digantikan,tetapi hak menggantikan itu bukan hak saya,”tegas Sangadji.

Ditambahkan,Sangadji jika dalam pergantian beberapa Plt kepala sekolah yang ramai diberitakan,ia menegaskan silakan di cek pada SK Plt kepala sekolah yang ia gantikan, pada SK tersebut yang menandatangani adalah gubernur.

Selain itu,Sangadji katakan bahwa Gubernur dan Sekda bukanlah anak-anak yang bisa di bodohi,sebab kedua pimpinan daerah tersebut sangat paham akan regulasi,jadi terkait isu pemberhentian Plt kepala sekolah itu ada mekanismenya.

“Kita hanya bisa mengusulkan dan jelas kita adalah guru,saya hari ini jadi kepala dinas besok saya turun jadi dosen biasa itu biasa,itu budaya kita,jadi tidak perlu kita ngotot karena tidak ada aturan yang jabatan adalah hak PNS dan tidak ada aturan seorang kepala sekolah bisa menjadi kepala sekolah seumur hidup,itu tidak ada,”tugasnya.

Lebih lanjut katanya,dirinya yang kapasitas sebagai Kepala Dinas hanya mengevaluasi guru muda untuk pengganti,ada kesalahan atau tidak urusan dirinya dengan pimpinan.

Untuk itu,jika ada yang tidak senang tidak boleh berkoar-koar diluar,datang ke saya,sebab saya punya tim.Yang jelas kita tidak salah menilai,”jelasnya.

Sementara itu,terkait dengan guru kontrak dan guru penugasan,kata Sangadji,untuk sekarang pihaknya telah memakai format baru dimana lebih di fokuskan pada sekolah-sekolah kecil,sedangkan pada sekolah-sekolah besar pihaknya tidak lagi memberikan guru kontrak pada sekolah yang muridnya diatas 350 alasannya mereka bisa membayar honor dengan dana BOS.

“Dalam waktu dekat kami akan menghadap DPRD provinsi Maluku untuk memberikan Juknis yang telah pihaknya susun untuk pembayaran guru kontrak.

Adapun,terkait guru penugasan yang ditolak kepala sekolah,hal tersebut adalah terkait penempatan guru kontrak dan penugasan itu didasarkan pada kuota dari masing-masing sekolah dan berdasarkan analisis kebutuham guru.

“Guru kontrak kita lihat dulu harus PNS,kalau di sekolah tersebut sudah di akomodir guru PNS maka tidak lagi kita mengakomodir guru kontrak,”jelasnya.

Jadi yang menjadi guru kontrak adalah pada mata pelajaran yang tidak ada PNS nya,oleh sebab itu guru-guru besar tidak mendapat kontrak.

Sementara guru penugasan adalah guru yang ditugaskan adalah yang tidak terakomodir pada guru PNS dan guru kontrak.

Jadi kepala sekolah tidak ada alasan untuk menolak karena Sekolahnya masih butuh guru,”Misalkan,kalau guru biologi tidak terakomodir pada guru PNS maka saya harus buat surat penugasan dimana honornya bisa dibayar dengan dana BOS dan bisa digunakan sampai 50 persen untuk membayar guru,”tandasnya.

Editor : Aris Wuarbanaran

 

 

Check Also

Tingkatkan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, 2 Kampus Hatta Sjahrir Teken MoU dengan IAIN Ambom

BANDA,N25NEWS.com – Kampus Hatta-Sjahrir kembali melakukan penandatanganan kerjasama antar perguruan tinggi. Kali ini, Nota Kesepahaman …