Tuhehay,DPRD Belum Setuju Di Gelarnya Pilkades Di SBB

AMBON,N25NEWS.com-Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),Melkisedek Tuhehay mengatakan,secara politik Peraturan Daerah (Perda) dan menolak Pilkades serentak untuk seluruh negeri di SBB dengan engan hanya memakai dasar hukum Perda Desa.

“Kita menolak yang namanya pemilihan kepala desa serempak yang notabene adalah desa adat.Pasalnya,hal itu akan mencederai UUD pasal 18 ayat 2b dan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa adat dan juga Pemendagri,”ungkap Tuhehai kepada N25NEWS.com,via telepon genggamnya,belum.lama ini.

Menurutnya, jika dipaksakan untuk pemerintah menggelar pilkades serentak tentu masyarakat tidak mau lagi desa mereka berstatus negeri.Karena didalamnya melekat hak-hak adat.Sementara Perda negeri itu telah di bahas dan di uji publik.Oleh sebab itu jika didorong untuk proses pelkades otomatis bertentangan dengan Undang-Undang dasar pasal 18 ayat 2b tersebut.

“Berulang kali saya katakan,sebelum digelar pilkades serentak sesuai perintah UU desa sebaiknya dilakukan penataan desa yaitu dari 92 desa di SBB mana yang dikatagorikan negeri adat,sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa,kalau itu di lakukan ya kita sepakat sepakat untuk desa administrasi saja yang jalan,”ujar Tuhehay.

Sebab kata Tuhehay di dalam hukum Perdata itu,bahwa ketika masyarakat melakukan pemilihan kepala desa berarti secara de vackto dan de jure sudah mengatur itu adalah desa administrasi bukan desa adat.Sehingga hak-hak adat itu hilang.

Oleh karena itu,dalil apa yang bisa menggugurkan karena jalan hukum itu Perda sendiri sudah mengakui bahwa bukan masyarakat adat.Jadi sudah mengakui dan mengikuti pemilihan kepala desa.

Selain itu,Tuhehai menegaskan terkait pilkades serentak,DPRD SBB belum ada keputusan untuk menyetujui usulan untuk melaksanakan pilkades dan usulan tersebut merupakan inisiatif dari Pemda SBB.

“Apabila dikemudian hari pasca pilkades serentak terjadi perubahan UU Desa dimana Pemerintah Pusat ( Pempus ) menutup kran penataan desa ” desa tidak bisa lagi dialihkan menjadi desa adat,maka tamatlah riwayat desa-desa di Kab.SBB untuk menjadi desa adat. Analissa ini berkaitan dengan kebijakan politik.” Pembangunan Ekonomi ( kemudahan Investasi yang berkaitan dengan pembebasan lahan/tanah ).Sebab dugaannya ada pandangan yang berpendapat bahwa, tanah-tanah adat adalah salah satu penghambat investasi masuk di indonesia .”jelasnya.

Olehnya itu, secara politik sebagai Anggota DPRD Seram Bagian Barat  menolak Peraturan Daerah( Perda ) desa dan menolak pilkades serentak untuk seluruh Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan hanya memakai Dasar Hukum Perda desa tersebut.

Terhadap hal itu, menurut Tuhehay ,dirinya telah mengusul ke Pemda Kabupaten SBB dan dirinya yakin usulan,namun usulannya tidak di terima atau dipakai dalam membuat kebijakan untuk perlindungan negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

” Dengan demikian bersamaan dengan itu, Pemda Kabupaten SBB Dan DPRD juga membuat perda negeri adat memakai dasar hukum perda negeri adat dan yang bukan adat memakai dasar hukum perda desa,”tandasnya.

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

DPRD Nilai Penangkapan Risman Solissa Salah Prosedur

AMBON,N25NEWS.com – Anggota Komisi I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena menilai penangkapan, Risman SolissaMahasiswa Fakultas Ilmu …