Upaya Uluputty Tingkatkan Produktivitas Dan Ekonomi Nelayan Di Maluku

AMBON,N25NEWS.com-Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty, sedang berupaya melakukan peningkatan produktivitas dan perekonomian nelayan di Maluku. Upaya ini dilakukan melalui Bimtek sekaligus Pelatihan Perikanan Tangkap, saat melaksanakan aspirasinya sebagai dewan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di Negeri Tulehu, Ambon,Jumat, (3/9/2021).

Bimtek tersebut merupakan kerjasama dengan mitra kerja Komisi IV, yakni Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di Negeri Tulehu, Ambon.

Saat menghadiri Bimtek, Uluputty mengaku, sebagai perwakilan rakyat Maluku di senayan, ia memastikan akan terus berupaya menyampaikan hajat masyarakat saat rapat komisi dengan mitra kerja, bahkan dalam sidang paripurna istimewa sekalipun. Dampak dari upaya ini, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan nelayan.

“Pastinya kami akan berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Nelayan) di Maluku,” katanya memastikan.

Mantan Ketua Komisi D DPRD Maluku itu menjelaskan, di tahun 1968 Indonesia pernah bekerjasama dengan Jepang (Banda Sea Agreement) untuk mengeksploitasi ikan Tuna di laut Banda Maluku. Namun, hasil dari kerjasama tersebut
tidak meningkatkan sektor pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perikanan Maluku kala itu.

“Dan kondisi perikanan Maluku saat ini pun tak jauh berbeda dengan di tahun 1968. Padahal, perairan laut Maluku memberikan sumbangan ikan ke negara sebesar 26 hingga 30 persen untuk stok ikan nasional. Lalu hasil dari sumbangan itu pun masuk dalam APBN,” jelasnya.

Baca juga :   Gubernur Maluku,Penanganan Bahaya Kebakaran Adalah Urusan Daerah Yang Wajib Demi Ketertiban Umum

Menurutnya, meski Maluku selalu memberikan kontribusi besar kepada negara melalui sektor perikanan, namun pemerintah pusat memberikan APBD Maluku hanya sekitar Rp. 2,8 triliun saja. Anggaran ini dipastikan takkan mampu mengimbangi kebutuhan nelayan di Maluku. Pada akhirnya, berdampak pada pelayanan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat.

Kemudian, perihal kebijakan Pemprov Maluku dalam pengembangan sektor perikanan melalui Lumbung Ikan Nasional (LIN), Uluputty menginginkan harus ada rangkulan dan pelibatan nelayan lokal dan masyarakat pesisir. Tujuannya agar pemerintah mengetahui lalu mendalami kebutuhan masyarakat.

Pemerintah pusat, kata Uluputty, juga harus bekerjasama dengan Pemprov Maluku dalam memastikan partisipasi dan pelibatan masyarakat, dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan, karena merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan negara demokratis.

“Olehnya itu, pemerintah harus mencatat dan memastikan hak perlindungan masyarakat nelayan lokal, termasuk perlindungan ekosistem dan keberlanjutannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bimtek dihadiri Plt. Kepala BRSDMKP Kustiantoro (Virtual), Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Lily Aprilya Pregiwati (Virtual),
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malteng La Masiuda (Virtual), Kepala Balai Ambon Abu Bakar, para Staff BPPP Ambon,
para pimpinan ASDP Tata Bahari
dan peserta Bimtek.

Sumber : Biro Adpim Setda Maluku

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

Gubernur Maluku,Penanganan Bahaya Kebakaran Adalah Urusan Daerah Yang Wajib Demi Ketertiban Umum

Penanganan bahaya kebakaran merupakan sub urusan dari salah satu urusan wajib daerah yakni ketertiban umum …