Wakil Bupati Malra Minta Uji Kompetensi Administrator Malra Tahun 2020 Di Batalkan Demi Hukum

MALRA,N25NEWS.com. Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin Saat Ditemui di Langgur 4 Maret 2020  menyampaikan bahwa, Uji Kompetensi Pejabat Administrator dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah melanggar Ketentuan Perundang -undangan yang berlaku di NKRI.

Menurutnya berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 893.2/103/BKPSDM/2020 tentang Uji Kometensi Pejabat Administrator maka,

1. Tidak sesuai amanat PP no. 18
Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.
2. Tidak sesuai amanat PP no. 11
Tahun 2017 Manajemen PNS.
3. Tidak sesuai amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri no. 108
Tahun 2017 tentang Kompetensi
Pemerintahan.
4. Tidak sesuai Perda Kabupaten
Maluku Tenggara no. 04 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

Selain itu lanjut Beruatwarin Pelaksanaan Uju Kompetensi Pejabat
Administrator seharusnya menurut perintah undang – undang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri ( LSP – PDN ) dan LSP – PDN
Provinsi.

“Selanjutnya Tim uji kompetensi tidak memenuhi syarat karena tidak melibatkan ,Asesor,perwakilan LSP – PDN.Selain itu, poin 5 surat Sekda tsb diatas bahwa peserta yang tidak mengikuti seleksi dianggap mengundurkan diri dari jabatan,”ujar Wakil Bupati Malra ini.

Lanjutnya lagi,sangat tidak tendensius dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti karena bertentangan dengan ketentuan pasal 64 Peraturan Pemerintah no. 11 Tahun 2017.

“Belum lagi pelaksanaan uji kompetensi terkesan tidak Adil karena ada pejabat eselon 3 yang sudah dilantik tetap dalam jabatan maupun berpidah tempat ke eselon yg sama tanpa uji kompetensi,”tambahnya.

Disisi lain kata Beruatwarin, ada pejabat eselon 3 yang diharuskan mengikuti tes dalam jabatan eselon 3 / jabatan administrator,ada jabatan eselon 4 yg dipromosi dari eselon 4a ke 3a tanpa uji kompetensi.

“Kenapa semua pejabat eselon 3 dan pejabat eselon 4 yg memenuhi syarat diberikan ruang yang sama untuk mengikuti uji kompetensi administrator tersebut ?,”tanya Wakil Bupati.

Katanya,belum lagi melawan Peraturan BKN nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS.

“Jelas bahwa Uji Kompetensi Administrator yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yang berlaku,untuk itu  berangkat dari kondisi obyektif tersebut, maka pelaksanaan uji kompetensi administrator Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Batal demi hukum. Terima kasih.,”tutup Wakil Bupati Malra Petrus Beruatwarin.

Check Also

Ketua DPD SKP Malra: Pemerintah, TNI-Polri Semakin Kompak Menanggulangi Wabah Covid-19

MALRA,N25NEWS.com – Ketua DPD Satria Kita Pancasila Maluku Tenggara yang juga Wakil Bupati Malra Petrus …