Warga Seram Minta Pemda Libatkan KMP Milik Swasta Masuk Jalur Hunimua-Waipirit

AMBON,N25NEWS.com -Masyarakat pulau seram minta Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku lewat Dinas Perhubungan bisa melibatkan Kapal Motor Penyeberangan (kapal Ferry) milik swasta melayani trayek penyeberangan Hunimua-Waipirit.

“Kami tahu treyek yang ada ini hanya dilayani ASDP dan kapal milik Panca karya, namun alangka baiknya Pemda Maluku juga bisa melibatkan pihak pelayaran swasta lainnya, sehingga kami sebagai warga juga bisa menilai pelayanan Ferry mana yang terbaik,”pinta salah satu tokoh pemerhati transpotasi laut pulau Seram Rudy Akihary pada N25NEWS.com, Senin(2/9/2019).

Dikatakan, bahwa ada keinginan pihak perusahan swasta pelayaran untuk bisa secara bersama melayani transpotasi penyeberangan Hunimua-Waipirit, namun sayangnya bagi perusahan tersebut takut, kalau-kalau tidak diijinkan oleh pihak ASDP sebagai pemilik dermaga.

Untuk itu peran Pemda Maluku sangat peninting untuk campur tangan melihat hal tersebut, sehingga jika ada keterlibatan pihak perusahan swasta, maka kelancaran arus penyeberangan Hunimua-Waipirit dengan sendirinya dapat teratasi dengan baik.

Bahkan hal tersebut juga bisa dikatakan, merupakan bagian dari keinginan Presiden Jokowi untuk semua treyek transpotasi laaut khsusunya bagi provinsi kepulauan, seperti Maluku dapat terlayani dengan baik.
Ia mencontohkan, KMP Bahtera Nusantara II yang baru diluncurkan dari Galangan Kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (8/8) dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan penyebarangan di Maluku yang memang membutuhkan armada berkapasitas besar karena sering dihadapkan dengan kondisi cuaca ekstrem.

Baca juga :   Jemaat Imanuel Amahusu,Gelar Diskusi Pencegahan Radikalisme Dan Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas

Bahkan semuanya itu berdasarkan koordinasi Gubernur Maluku dengan Menhub Budi Karya Sumadi agar peluncuran KMP tersebut, disesuaikan dengan program 100 hari kerjanya bersama Wagub, Barnabas Orno, menyusul dilantik Presiden Jokowi di Jakarta pada 24 April 2019 mendatang.
Dan kapal penyeberangan tersebut, dibangun dengan menggunakan dana APBN tahun anggaran 2018-2019 sebesar Rp90 miliar, nah kita pihak swasta yang ingin berinvestasi kapalnya di Maluku, Pemda Maluku seharusnya bisa menjempot bola, contohnya PT pelayaran Dharama.

Dimana kehadiran perusahan pelayaran tersebut, pada beberapa treyek di Maluku secara tidak langsung sudah membantu Pemda Maluku dalam transpotasi laut.

Dengan demikian Akihary berharap agar Pemda Maluku lewat Dinas terkait dapat melakukan kroscek atau pendataan ulang perusahan-perusahan pelayaran yang menginvestasikan kapal mereka beroperasi di laut Maluku khsusunya jalur penyeberangan, sehingga pelayanan transpotasi lebih dioptimalkan.

Reporter : Gali M

Editor : Redaksi

Check Also

Genjot Pembangunan Pondasi Mesjid Desa Nang,Satgas Pra TMMD Dan Warga Bahu Membahu

HALSEL,N25NEWS.com-Masjid Desa Nang yang masuk dalam sasaran pengerjaan pembangunan Fisik TMMD ke 112 Kodim 1509/Labuha …